21.4 C
Indonesia
Rabu, November 30, 2022
spot_img

Ketua DPRD Prov Sumsel,Hj. RA. Anita Noeringhati, SH. M.H.., Buka Langsung Uji Publik Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Prov. Sumsel

Palembang, kabarekspres.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. RA. Anita Noeringhati, SH. M.H.,membuka secara resmi uji publik terhadap Raperda insiatif DPRD Prov. Sumsel yang dilaksanakan di ruang badan anggaran DPRD Prov.sumsel. Senin, (31/10/2022)

Kegiatan uji publik Raperda tentang pelestarian nilai-nilai Budaya Marga dalam masyarakat yang di selenggarakan oleh Bapemperda DPRD Prov. Sumsel merupakan usul insiatif DPRD Prov. Sumsel dan telah masuk dalam Propemperda Prov.

Dalam sambutannya ketua DPRD menyatakan bahwa Pada masanya Marga merupakan sitem pemerintahan sekaligus merupakan adat dan budaya yang khas Sumatera Selatan dan menjadi salah satu kearifan lokal bahkan jauh sebelum kemerdekaan.

Marga mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam penjelasan, sebelum UUD diamandemen.
Pembentukan Marga sendiri mengacu pada Undang-Undnag Simbur Cahaya yang merupakan kodifikasi ketentuan hukum Kesultanan Palembang Darussalam sejak abad ke XVII (tujuh belas).

Keberadaan Marga telah mewarnai sistem hukum pemerintahan dan sistem social yang berurat berakar dan berkembang menjadi budaya marga sejak diberlakukannya UU No.5/1979 tentang pemerintahan desa maka terjadi konversi marga kedalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat

Menurut sistem di Jawa, Konversi itu kemudian juga berdampak pada hancurnya identitas, kepemimpinan lokal, otonomi adat, serta pola hubungan sosial ditingkat marga. Marga yang dulu tumbuh dan berkembang dengan kearifan lokal yang unik dan disokong berbagai perangkat kelembagaan dan kekuasaan yang khas diubah menjadi desa monoton.

Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.142/KTPS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga maka jati diri masyarakat adat telah dicabut secara paksa.
Dewasa ini ada banyak tuntutan masyarakat untuk kembali menerapkan adat istiadat marga dalam masyarakat.

DPRD Sumsel menyambut baik hal ini dan mencoba merumuskan peraturan daerah sebagai payung hukum penerapannya di daerah-daerah, Namun DPRD Sumatrera Selatan melalui BAPEMPERDA melakukannya dengan prinsip kehati-hatian jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Bapemerda DPRD Prov. Sumsel H. Toyeb Rakembang dalam sambutannya juga menyatakan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan uji public ini adalah untuk memperoleh masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai-nilai Budaya Marga dalam masyarakat agar lebih komprehensip dan sesuai dengan landasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

Misi yang kami emban dalam Pembentukan Raperda ini adalah teridentifikasinya nilai-nilai budaya Marga yang masih memungkinkan untuk dihidupkan kembali sehingga kearifan local masyarakat Sumatera Selatan dari berbagai perspektif terkait keberadaan Marga sejak ratusan tahun yang lalu akan terkristalisasi dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan dan berdampak pada ketahanan social masyarakat dari pengaruh buruk budaya luar.

Pelaksanaan Uji Publik menghadirkan Narasumber dari akademisi dan tokoh yang berkompeten dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman terkait nilai-nilai budaya Marga yakni : DR. Tarech Rasyid, DR. Meita Istiandi, DR. Lur Bahrul Ilmi Yakub, DR. Dedi Irwanto dan H. Nang Ali Solichin, SH dengan peserta kepala OPD terkait , Tim Ahli/kelompok Pakar DPRD Prov.Sumsel dan Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten/kota.

(EN/KE/ADV)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
3,587PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles